Berita & Informasi

DINDIKBUD-Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/MA di Provinsi Banten Senin (kemarin.red) (10/4) terpantau lancar. Demikian disampaikan Ardius Prihantono Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten saat melaksanakan Pemantauan di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan.

SERANG - Tunjangan daerah (tunda) atau tunjangan kinerja (tukin) untuk tahun anggaran 2017 sudah disalurkan kepada seluruh guru SMKN dan SMAN se Provinsi Banten. Hal tersebut setelah adanya pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasaih mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan kebutuhan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke Provinsi Banten tersebut mencapai Rp 1,8 triliun.

"Di dalam pengajuan ada dana untuk tunjangan dan operasional sekolah,” katanya Engkos, Senin (10/04/2017).

Dia menegaskan, dengan adanya pelimpahan SMA/SMK ke Dindikbud Provinsi sudah tidak masalah, dan semua persiapan sudah final, tinggal berjalan.

Dia mengungkapkan, Dindikbud Provinsi Banten akan mengelola 1.018 sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta yang berada di delapan kabupaten/kota.

Sementara itu, Sekretaris daerah Pemprov Banten, Ranta Soeharta menjelaskan, sebagian anggaran tersebut, dipangkas dari anggara belanja lain yang dilakukan sebelumnya.

“Pemangkasan anggaran ini, termasuk jumlah anggaran biaya yang biasa diterima oleh para pejabat eselon di lingkungan Pemprov Banten, yaa termasuk saya juga kena pangkas,” kata Ranta, saat membuka acara Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Menurut Ranta, upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten tersebut, sebagai bagian dari semangat untuk meningkatkan kualitas guru dalam memberikan pelajaran kepada para siswa.

“Saya harapkan dengan cara ini, semangat juang guru akan terus meningkat seiring dengan persaingan mutu di tingkat pendidikanan,” tegasnya.

SERANG - Presiden Joko Widodo ingin memaksimalkan dana pendidikan melalui dana abadi pendidikan di Indonesia. Saat ini, 20 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), perlu disisihkan untuk investasi dana pendidikan ke depan.

"Jangan semua anggaran pendidikan dihabiskan, harus disisihkan karena jumlahnya besar untuk investasi jangka panjang. Saya minta dibentuk dana abadi pendidikan," kata Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (04/04/2017) lalu.