Berita & Informasi

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN MENGIKUTI KEGIATAN (FGD) Di KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BANTEN

WhatsApp Image 2021 09 10 at 13.39.01

Foto:  Dr. H. Supandi, S.Pd. MAKepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

 

Serang – Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Banten menghadiri undangan Focus Group Discussion,  Jumat, 10 September 2021, Kegiatan yang di selenggarakan di Aula Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Banten, FGD itu membahas Raperda yang berperspektif Hak Asasi Manusia, Raperda yg dipilih " pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan " yg disusun oleh pemerintah kota Tangerang, Dinas pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten yg diwakili kabid pendidikan khusus, , Bapak  Dr. H. Supandi, S.Pd. MA, dan bapak Hilkia Sitohang, SE, M.Si,  membahas Bab VIII,  peran masyarakat dalam pendidikan.

Kegiatan ini dilaksanakan Dalam rangka perwujudan Peraturan Perundang-Undangan yang berspektif HAM diperlukan penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan baik secara hierarki maupun kesesuaian materi muatan dengan asas pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, yang salah satunya adalah asas kemanusiaan, sehingga terwujud sebuah tata regulasi yang berspektif baik. Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris secara Virtual melalui Aplikasi Zoom berpusat dari Lapas Kelas I Tangerang.

“Dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah telah membuat Tim/Kelompok untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah melalui metode pengisian DIM yang hasilnya nanti akan ditelaah kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal HAM dengan harapan agar seluruh Peraturan Daerah yang dibentuk sesuai dengan Perspektif HAM yaitu Non Diskriminasi, Kesetaraan Gender, Pembagian Urusan Pemerintahan dan didasarkan pada hirarki Peraturan Perundang-Undangan”, ujarnya.

Dimoderatori oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Provinsi Banten, kegiatan diisi dengan pemaparan Materi oleh 2 (dua) Narasumber antara lain Kasubdit Instrumen HAM Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Farida Wahid dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin.